Fitnah Said Didu Kepada Jokowi

Sebagai mantan komisaris PT Bukit Asam Tbk, Said Didu menyebutkan bahwa Jokowi adalah presiden yang bohong dan banyak pencitraan. Padahal, jika dilihat kinerja Jokowi, justru kinerjanya sangat nyata. Said Didu tampaknya masih sakit hati akibat dicopot oleh Menteri BUMN pada Desember 2018.

Said Didu menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbohong soal janjinya saat kampanye 2014 lalu. Ia menyoroti janji Jokowi untuk tidak mengambil utang luar negeri dan tidak akan impor bila terpilih menjadi presiden.

“Yang saya ingat, (Pak Jokowi) menyatakan tidak akan impor, saat itu semua fansnya tepuk tangan, lalu pas menyatakan impor tetap dinyatakan hebat. Saat bilang tidak akan berutang juga semua tepuk tangan, hebat, tapi waktu tambah utang mereka tepuk tangan juga,” ujar Said Didu. Ia menyebut sikap tersebut tidak masuk akal karena bertepuk tangan kepada dua langkah yang saling berkebalikan dari janji tersebut.

Alasan dibalik Pemerintah Jokowi Rajin “Ngutang”

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang getol tambah utang. Februari 2018 telah mencapai Rp 4.034,80 triliun, tumbuh 13,46% dibanding periode yang sama di 2017. Apa alasan pemerintah rajin tambah utang?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan salah satu alasan pemerintah utang karena ingin mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Kita bisa membangun (infrastruktur) lebih cepat karena ada utang duluan. Nanti kita bayar belakangan,” katanya ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2018).

Dengan kata lain, pemerintah utang agar bisa membangun infrastruktur lebih cepat ketimbang menunggu punya uang sendiri. Jika harus menunggu, dianggap terlalu lama. Sementara pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sudah terlambat.

Dia pun memberi contoh bahwa setiap orang pun pernah berutang. Hal itu guna memenuhi kebutuhan mendesak sementara dananya tidak ada untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya jalan satu-satunya menggunakan utang.

“Sama persis kayak kita masing-masing, (punya) credit card. Itu sih tingkatannya kecil, nilanya kecil. Tapi itu membuat kita bisa mengkonsumsi yang harusnya belum bisa kita konsumsi sekarang,” terangnya.

Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus berutang? kenapa tidak menunggu sampai punya uang? sehingga tidak terkesan memaksakan kehendak dan lupa utang terus membengkak. Lagi-lagi Suahasil mengumpamakan dengan kartu kredit, bagaimana orang membeli handphone sebagai penunjang kerja menggunakan instrumen utang tersebut.

“Kenapa mesti maksain pakai credit card sekarang? mungkin akan ada yang berpendapat kalau saya beli handphone sekarang, saya bisa pakai buat kerja. Oke deh saya beli handphone dulu tapi nggak punya duit sekarang, belum gajian, ya pakai credit card dulu. Itu artinya utangnya dipakai untuk sesuatu yang produktif,” ujarnya.

Negara pun kata dia berutang untuk suatu hal yang produktif juga, salah satunya untuk bangun infrastruktur itu. Infrastruktur menjadi salah satu cara pemerintah menumbuhkan perekonomian negara.

“Artinya kita bangun infrastruktur, dan di pemerintahan ini kan (utang) dipakai besar-besaran untuk bangun infrastruktur, untuk bangun jalan, untuk bangun pelabuhan, berbagai macam, telekomunikasi dan macam-macam itu akan nanti (dampak positifnya dapat dirasakan),” tambahnya.

Alasan dibalik Pemerintah Jokowi Rajin Impor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat soal alasan pemerintah mengimpor beras. Hal itu Darmin sampaikan usai Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Akmal, bertanya saat rapat di DPR.

“Ibu dan bapak yang terhormat, kenapa kami mengimpor beras tahun ini praktis 2 juta ton, walaupun ada juga yang tidak berhasil dari 2 juta itu, realiasinya 1,8 juta,” kata Darmin di Gedung DPR, Rabu, 6 September 2018.

Darmin mengatakan sebetulnya pada waktu Indonesia menghadapi 2015 saat terjadi el nino yang parah. Pemerintah khawatir kejadian tersebut terulang seperti tahun 1998, di mana pada 1997 terjadi El Nino.

“Waktu itu pemerintah tahun 1998 yakin betul bahwa kita cukup berasnya. Apa yang terjadi? Kurang dan yang namanya di supermarket beras datang langsung diserbu. Kalau masih ingat itu situasi agak kacau,” kata Darmin. “Nah bapak tau berapa akhirnya kita mengimpor beras supaya dia tenang pada 1998, itu hampir 7 juta ton”.

Menurut Darmin tadinya pada 2015, pemerintah punya ke kekhawatiran itu, sehingga begitu Oktober langsung impor, tapi ternyata kebutuhannya tidak terlalu banyak.

Awalnya, kata Darmin pemerintah merencanakan impor beras 1,5 juta ton, akhirnya yg diimpor hanya sekitar 900 ribu ton dan datang pada tahun depannya 2016 kira-kira sisanya 600 ribu ton. Angka itu, kata Damrin sebenarnya rendah, padahal tadinya tinggi atau selalu di atas 1 juta ton.

Pada 2017, kata Darmin memang pemerintah awalnya yakin. “Karena menteri teknis bilang, siap, dengan membawa penggede-penggede panen dan mengatakan panen banyak,” kata dia. Tapi, bulan Oktober 2017 tahu-tahu harga beras meledak.

“Kami kemudian dalam kepanikan itu supaya jangan sampai, kalau panen Maret 2018 jelek, maka bisa chaos, itu sebabnya kami siapkan impor supaya jangan sampai ada masalah dengan pangan,” ujar Darmin.

Menurut Darmin salah satu yang juga menjadi alasan pemerintah memutuskan impor beras 2 juta, karena melihat target pembelian Bulog dari pasar dalam negeri. Target yang ditetapkan kepada Bulog dari akhir tahun lalu sampai Juni Bulog bisa menyediakan stok dari dalam negeri sebanyak 2,2 juta ton.

“Begitu kami lihat Maret angkanya cuma 200-300 ribu dan sampai hari ini pun pembelian beras bulog dari dalam negeri tidak melampaui 900 ribu ton. Itu dia pak, dalam situasi begitu, tidak ada kemungkinan lain kecuali impor. kenapa? Karena akan kurang ini,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan, saat itu pemerintah mengetahui kebutuhan sampai akhir tahun masih kurang. “Tidak akan mampu membagikan rastra, tidak akan mampu operasi pasar, jadi itu dia pak, kita betul-betul sangat tidak nyaman, tapi padahal kita, bukan kita semua, ada menteri kita yang bilang ‘cukup, lebih’, tapi ya sudah,” kata Darmin.

TAG