Pemaksaan Program OK OCE Untuk Program Nasional

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang ingin membawa program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) menjadi program nasional saat debat calon wakil presiden Minggu (17/3) malam dinilai terlalu nekat. Pasalnya, program andalan yang digadang Sandiaga ketika mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta itu belum memberikan dampak besar kepada perekonomian DKI Jakarta.

Ekonom dari Center of Reform on Economy (CORE) Piter Abdullah Redjalam bahkan menyatakan OK OCE adalah program gagal. Dasar kegagalan ia sampaikan berdasarkan pelaksanaan program tersebut yang saat ini tidak jelas.

“Saya cukup terkejut dengan seorang Sandiaga karena membawa sebuah program yang gagal di level DKI Jakarta ke level nasional. Sebuah program gagal yang dijadikan program utama, ini adalah langkah berani atau nekat,” kata Piter kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/3).

Piter mengatakan kegagalan OK OCE tak terlepas dari keseriusan pendanaan dalam melaksanakan program tersebut. Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (KUKMP) mengajukan anggaran sebesar Rp3,9 miliar pada APBD-P 2018 untuk membiayai pelatihan dan uji kompetensi pendamping OK OCE.

Namun, DPRD DKI Jakarta tak meloloskan pengajuan anggaran itu karena sejak awal tidak masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Selain dukungan pendanaan kurang, Piter menilai kegagalan OK OCE disebabkan oleh konsep pelaksanaan yang lemah.

Kelemahan misalnya, terlihat dari pendampingan wirausaha, manajemen program, dan sebagainya yang belum dirancang secara matang sehingga program tidak jelas. “Kalau OK OCE ini programnya kurang komprehensif, tidak lengkap. Pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan tidak dirancang selengkap itu. Tetapi yang paling utama sumber permasalahannya adalah pendanaan,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh CORE tidak semua masyarakat memiliki minat menjadi seorang wirausahawan. Piter bilang hanya satu dari sepuluh orang yang ingin terjun ke bidang ini.

Oleh sebab itu, mengusung konsep OK OCE menjadi program nasional bukanlah cara efektif untuk mengentaskan masalah ketenagakerjaan. Sebab, banyak masyarakat yang justru memilih menjadi pekerja.

Karena keinginan itulah, dalam debat Sandiaga seharusnya menawarkan cara konkret dalam menciptakan lapangan kerja. Salah satu cara konkret yang bisa ditawarkan adalah cara mengembangkan industri manufaktur.

Pertumbuhan industri manufaktur yang baik akan memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja baru, dan tentunya berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. “Tapi sayangnya justru persoalan manufaktur dan deindustrialisasi yang dialami Indonesia tidak dibahas mendalam pada debat semalam. Padahal, selama industri kita tidak tumbuh maka permasalahan ketenagakerjaan tidak akan selesai,” katanya.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto memiliki pandangan yang berbeda. Ia mengaku optimis konsep OK OCE bisa merangsang pertumbuhan wirausahawan Indonesia.

Menurutnya, konsep OK OCE menawarkan kluster wirausaha. Tawaran tersebut memungkinkan para pelaku bisnis di dalamnya bisa bertukar pengetahuan.

Sandi dalam debat calon wakil presiden, Minggu (17/3) malam menyatakan akan mengangkat Program OK OCE ke level nasional jika ia terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019. Janji ia sampaikan karena ia yakin program tersebut akan efektif dalam mengatasi pengangguran di Indonesia.

Sandiaga mengklaim program OK OCE itu sudah berhasil dilaksanakan di Jakarta dengan baik. Program tersebut telah berhasil menurunkan pengangguran di Ibu Kota sampai dengan 20 ribu orang.

Eko menuturkan OK OCE bisa menjadi wadah para wirausahawan untuk bertukar pengalaman sekaligus mengembangkan bisnisnya. “Konsep ini jauh lebih baik dibandingkan dengan usaha parsial kemudian diberi modal. Sebenarnya kuncinya yaitu membentuk kluster kemudian ditumbuhkan jiwa wirausaha,” ujarnya.

Ia tidak menampik jika pelaksanaan OK OCE di DKI Jakarta saat ini belum maksimal. Dari sisi manajemen program OK OCE masih cenderung dalam tahap pengembangan, sehingga masih membutuhkan penyempurnaan teknis.

“Jadi kalau OK OCE ini belum memperlihatkan efek pengganda, katakanlah adanya pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dengan lahirnya wirausahawan baru lewat OK OCE,” tuturnya.

Eko mengatakan jika Sandi ingin membawa OK OCE menjadi program nasional ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, dari sisi pendanaan.

OK OCE hendaknya tidak menggunakan dana APBD sebagaimana pernah dijanjikan oleh Sandiaga. Pasalnya, jika menggunakan dana daerah justru program ini dikhawatirkan memicu adanya perilaku moral hazard.

Kedua, OK OCE harus menumbuhkan ekosistem wirausaha yang memberikan kesempatan bagi anggota untuk bertukar pengalaman dalam pengembangan bisnis. Ekosistem ini sayangnya belum tampak pada implementasi program OK OCE saat ini.

“Konsep yang paling penting adalah pendekatan sharing knowledgde (berbagi ilmu). Agar bagaimana dalam bisnis tidak mengalami kegagalan atau bangkit dari kegagalan. Dan terjadi interaksi antara wirausahawan,” katanya.

Mengutip laman resmi OK OCE per hari ini, Senin (18/3) ada sebanyak 64.763 anggota OK OCE di seluruh Indonesia. Untuk DKI Jakarta sendiri, jumlah anggotanya mencapai 50.133 orang.

Program OK OCE diluncurkan pada Februari 2018. Pada saat itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat tingkat pengangguran di ibu kota sebesar 5,34 persen.

Namun, pada Agustus 2018 atau enam bulan berikutnya setelah OK OCE dijalankan, tingkat pengangguran di DKI Jakarta justru meningkat menjadi 6,24 persen.

Kenapa OKE-OCE dianggap gagal ?

Program OK OCE merupakan kependekan dari One Kecamatan One Center of Entrepreneurship, yang merupakan salah satu program yang digalang Sandiaga Uno saat berpasangan dengan Anies Baswedan di Pemprov DKI. Sayangnya, program yang sempat menarik hati masyarakat DKI tersebut kini dinilai gagal. Program OK OCE terbengkalai dan bermasalah, jauh sebelum Sandiaga Uno mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI. Perancang program OK OCE itu mundur dari jabatan sebelum menuntaskan janji-janjinya pada saat kampanye dulu. Masyarakat Jakarta banyak menilai bahwa Sandiaga Uno lepas tanggung jawab dengan meletakan jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan maju dalam Pilpres 2019. Saat ini, sebanyak 54.564 anggota OKE OCE belum bisa menjalankan usaha karena terhalang izin.

Permasalahan OK OCE terletak pada pelaksanaan program di lapangan yang tidak sesuai dengan janji Sandiaga ketika kampanye. Sebelumnya, Sandiaga menjanjikan tiga hal yang bisa didapatkan oleh masyarakat DKI ketika mendaftar program OK OCE, yaitu memberi dukungan modal, akses market, hingga mentor bagi pewirausaha. Realita berkata lain. Dukungan modal untuk berwirausaha tak kunjung datang. Sandiaga malah mengarahkan warga untuk meminjam modal usaha ke Bank DKI dengan suku bunga mencapai 13 persen. Wargapun mengeluh dengan bunga yang terlalu tinggi. Pinjaman modal dengan bunga sebesar 13 persen bukan malah meringankan, tapi justru memberatkan warga. Ditambah warga harus memberikan sertifikat rumah mereka sebagai jaminan pinjaman modal dari Bank DKI.

Selain itu, beberapa pelaku usaha dalam program OK OCE mengatakan tak pernah mendapatkan pendampingan dari Sandiaga Uno. Penjaga toko OK OCE Mart di Cilandak dan pengelola Gerai OK OCE di Pancoran mengaku tak pernah mendapatkan pendampingan usaha dalam bentuk pelatihan ataupun pemberian modal. Di Jakarta Timur, pelaku usaha OK OCE Mart tak mampu membayar uang sewa lahan dan memutuskan untuk menutup toko karena omset toko yang tak pernah sampai Rp 1 juta per bulan. Banyak masyarakat yang dulunya optimis dengan program tersebut, namun harus gagal di tengah jalan karena bangkrut. Dan lebih parahnya, Sandiaga Uno tidak lagi mempedulikan nasib masyarakat DKI.

Berbagai fakta di lapangan itu memperkuat dugaan bahwa Sandiaga hanya menjadikan OK OCE sebagai slogan dalam kampanye. Ketika sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, ada kesan dia tak pernah benar-benar serius mendukung pelaksanaan program ini dengan indikasi tidak ditepatinya janji untuk memberikan modal dan mendampingi pelaku usaha. Sampai detik inipun Sandiaga masih menggunakan OK OCE sebagai slogan kampanye di berbagai tempat. Dalam setiap pidatonya Sandiaga coba mengatakan bahwa OK OCE adalah program unggulannya di DKI yang diklaim telah berhasil. Bohong!

Bukan menakut-nakuti, hanya meminta masyarakat untuk waspada agar jangan sampai salah memilih Capres atau Cawapres, karena tak tahu soal program yang ditawarkan. Apakah sudah terbukti atau hanya janji manis saja. Menilik kampanye dalam Pilpres 2019, program OK OCE yang mengecewakan ini hendak Sandi tawarkan kembali. Mungkin Sandi ingin OK OCE tidak hanya mengecewakan warga DKI Jakarta, namun seluruh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya bukti kegagalan program OK OCE di media, tentu masyarakat saat ini tidak mudah tertipu lagi dengan kampanye yang hanya berisi janji-janji manis belaka. Berkaca dari DKI Jakarta, masyarakat Indonesia harus cerdas dalam memilih calon pemimpin. Jangan mudah percaya dengan janji – janji manis kampanye yang sudah terbukti tidak mampu direalisasikan, karena kesejahteraan rakyat bukanlah barang yang bisa ditawar – tawar.

TAG