Adili Sengketa Pemilu, MK Jamin Independensi Para Hakim

Aspiranesia, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menjamin independensi sembilan hakim konstitusi, yang akan memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilu 2019 di MK.

“Saya berani menjamin independensi seluruh hakim konstitusi. Saya bisa memastikan dan meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Anwar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 10 Juni 2019.

Siapapun yang memiliki tujuan untuk melakukan intervensi terhadap proses persidangan sengketa Pemilu 2019, dikatakan Anwar tidak akan berarti bagi para hakim konstitusi.

“Bagaimanapun intervensinya, baik moril dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT,” ujar dia.

Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.

Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu.

Adapun tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 22 hingga 24 Mei untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legislatif pada 21 Mei sesudah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU hingga 24 Juni.

Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Selanjutnya pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli.

Tahap kelima adalah penyampaian salinan permoonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.


Artikel yang berjudul “Adili Sengketa Pemilu, MK Jamin Independensi Para Hakim” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

TAG